Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memberikan password e-budgeting untuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo sudah siap mengawasi anggotanya DPRD DKI Jakarta yang nakal dan mengunci permainan anggaran.
Ahok dan Prasetyo bertemu membahas tentang pemberian password e-budgeting. "Kita ngebahas soal password, apa saja bisa di-lock. Jadi DPRD sekarang kuasanya betul-betul pengawasan canggih," kata Ahok usai memberikan pengarahan di acara "Input e-Budgeting Hasil Pembahasan Banggar DPRD dengan TAPD terhadap Evaluasi Kemendagri atas RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015". Acara digelar di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).
"Iya hanya ketua. Jadi bisa ngawasin semua SKPD kalau yang kira-kira ragu, nilainya enggak benar atau pengadaan semua enggak benar, langsung pakai password ketua, di-lock. Saya pun enggak bisa buka. Cuma saya tahu oh ini, SKPD enggak bisa pakai barang ini karena Ketua DPRD menguncinya," lanjutnya.
Namun, Ahok menjelaskan Pras bukan berarti bisa ikut mengisi mata anggaran dalam e-budgeting. Wewenang politisi PDIP itu hanya sebatas mengawasi SKPD yang mengajukan data anggaran.
"Bukan ngisi loh ya. Artinya, (password) itu (diberikan kalau penyusunan dalam sistem e-budgeting) sudah jadi makanya sekarang kita enggak kasih supaya dia enggak ngisi. Kan dia enggak boleh ngisi nih. Sudah diisi SKPD, kita enggak mau SKPD fitnah DPRD lagi," sambung dia.
Jika Ahok menemukan banyak anggaran yang diajukan SKPD tetapi di-lock oleh Pras maka dirinya dapat langsung memanggil mereka untuk dimintai keterangan. Sampai kedapatan masih ada yang nekat bermain, Ahok akan langsung menstafkannya.
"Nah kita akan panggil mereka nih (SKPD), ini ada apa sampai ketua ngunci. Nah kalau banyak yang dikunci, berarti staf SKPD kita enggak benar ya kita stafkan. Ini kerja sama yang sangat baik, eksekutif-legislatif," terang Ahok.
Pras pun menyambut baik langkah Ahok yang memberikannya password akses e-budgeting. Menurutnya, ini langkah positif bagi hubungan eksekutif dan legislatif yang sempat menegang.
"Jadi kalau anggota DPRD yang nakal, ketua tim anggaran yang nakal, ada ID saya saya yang pegang. Pak Gubernur tinggal bilang saya, saya tinggal nyari, kalau nakal juga nggak saya kasih masuk karena transparan. Jadi kalau bicara masalah main-main anggaran sudah terkunci nih, yang penting anggaran sampai ke bawah dan punya masyarakat," ucap Pras.
"Jadi fungsi saya sebagai badan pengawas jalan. Kalau sekarang kan nggak, SKPD nakal, DPRD nakal, main sorot-sorotan. Di sinilah mungkin komunikasi saya dengann Pak Gubernur kurang baik. Tapi sekarang saya diberi satu kesempatan oleh gubernur, ayo saling mengawasi untuk kepentingan masyarakat, saya rasa itu," tambahnya.
Ahok dan Prasetyo bertemu membahas tentang pemberian password e-budgeting. "Kita ngebahas soal password, apa saja bisa di-lock. Jadi DPRD sekarang kuasanya betul-betul pengawasan canggih," kata Ahok usai memberikan pengarahan di acara "Input e-Budgeting Hasil Pembahasan Banggar DPRD dengan TAPD terhadap Evaluasi Kemendagri atas RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015". Acara digelar di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).
"Iya hanya ketua. Jadi bisa ngawasin semua SKPD kalau yang kira-kira ragu, nilainya enggak benar atau pengadaan semua enggak benar, langsung pakai password ketua, di-lock. Saya pun enggak bisa buka. Cuma saya tahu oh ini, SKPD enggak bisa pakai barang ini karena Ketua DPRD menguncinya," lanjutnya.
Namun, Ahok menjelaskan Pras bukan berarti bisa ikut mengisi mata anggaran dalam e-budgeting. Wewenang politisi PDIP itu hanya sebatas mengawasi SKPD yang mengajukan data anggaran.
"Bukan ngisi loh ya. Artinya, (password) itu (diberikan kalau penyusunan dalam sistem e-budgeting) sudah jadi makanya sekarang kita enggak kasih supaya dia enggak ngisi. Kan dia enggak boleh ngisi nih. Sudah diisi SKPD, kita enggak mau SKPD fitnah DPRD lagi," sambung dia.
Jika Ahok menemukan banyak anggaran yang diajukan SKPD tetapi di-lock oleh Pras maka dirinya dapat langsung memanggil mereka untuk dimintai keterangan. Sampai kedapatan masih ada yang nekat bermain, Ahok akan langsung menstafkannya.
"Nah kita akan panggil mereka nih (SKPD), ini ada apa sampai ketua ngunci. Nah kalau banyak yang dikunci, berarti staf SKPD kita enggak benar ya kita stafkan. Ini kerja sama yang sangat baik, eksekutif-legislatif," terang Ahok.
Pras pun menyambut baik langkah Ahok yang memberikannya password akses e-budgeting. Menurutnya, ini langkah positif bagi hubungan eksekutif dan legislatif yang sempat menegang.
"Jadi kalau anggota DPRD yang nakal, ketua tim anggaran yang nakal, ada ID saya saya yang pegang. Pak Gubernur tinggal bilang saya, saya tinggal nyari, kalau nakal juga nggak saya kasih masuk karena transparan. Jadi kalau bicara masalah main-main anggaran sudah terkunci nih, yang penting anggaran sampai ke bawah dan punya masyarakat," ucap Pras.
"Jadi fungsi saya sebagai badan pengawas jalan. Kalau sekarang kan nggak, SKPD nakal, DPRD nakal, main sorot-sorotan. Di sinilah mungkin komunikasi saya dengann Pak Gubernur kurang baik. Tapi sekarang saya diberi satu kesempatan oleh gubernur, ayo saling mengawasi untuk kepentingan masyarakat, saya rasa itu," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar